< img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=Uueio1IWNa10zM" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />
Download Baca Plus dan menangkan hadiah!
closeDownload
share icon

Persiapan Pemindahan ASN Pusat ke Ibu Kota Baru Terus Dimatangkan

Koran-jakarta

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Tjahjo Kumolo, Terkait Pemindahan ASN ke Ibu Kota Baru

Pemindahan ibu kota adalah salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi di periode keduanya. Persiapan pemindahan ibu kota negara pun sudah dikebut jauh-jauh hari.

Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara yang baru. Desain tata kota ibu kota baru juga telah dibuat. Tinggal mengebut pembangunan infra­struktur kota.

Selanjutnya adalah setelah infrastruktur ibu kota baru siap, tahap berikutnya adalah me­mindahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pusat ke ibu kota yang baru. Untuk mengupas itu lebih lanjut, Koran Jakarta me­wawancarai Menteri Pendaya­gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Presiden Jokowi sudah menargetkan seluruh ASN pusat sudah pindah ke ibu kota yang baru pada tahun 2024. Persiapannya sudah sejauh mana?

Kami saat ini sudah menyu­sun roadmap pemindahan ASN pusat ke ibu kota yang baru.

Berapa sebenarnya ASN pusat yang akan dipindahkan ke ibu kota yang baru?

Yang akan dipindahkan 280 ribu ASN dari kementerian atau lembaga ke ibu kota baru.

Pemindahan dilakukan bertahap atau serentak?

Presiden Joko Widodo menyatakan bisa dilakukan bertahap, bisa juga langsung semuanya, tergantung kondisi di lapangan. Itu sebabnya, saat ini persiapan pemindahan terus kami lakukan.

Biaya pemindahan ini siapa yang menanggung, misalnya biaya perjalanan ke ibu kota yang baru?

Seluruh biaya perjalanan ASN ke ibu kota negara yang baru tentunya akan ditanggung oleh pemerintah. Tidak hanya itu pemerintah juga akan me­nyedikan fasilitas rumah.

Ada strategi khusus dalam proses pemindahan ASN pusat ke ibu kota yang baru nanti?

Ya, kami Kemenpan RB, ten­tunya sudah menyusun skema pemindahan ASN pusat ke ibu kota negara yang baru. Ada dua skenario yang disiapkan. Pertama, pemindahan ini bagi 182.462 ASN.

Jumlah ASN ini berasal dari asumsi kelembagaan kement­erian atau lembaga dan bisnis proses sama dengan saat ini. Lalu, rekrutmen ASN baru prin­sip zero growth.

Langkah berikutnya?

Langkah yang kedua, pemindahan yang berlaku bagi 118.513 ASN dengan usia maksimal 45 tahun. Jumlah ini berasal dari asumsi kelem­bagaan kementerian atau lem­baga dan bisnis proses beralih menjadi smart goverment, rekrutmen ASN baru prinsip zero growth 5 tahun ke depan. Jadi, angka 118.523 ASN ini berasal dari 116.157 ASN pusat dengan usia sampai dengan 45 tahun, lalu pejabat struktural 2.356 orang.

Biaya pemindahan kira-kira berapa?

Kalau biaya pemindahan ASN, sudah diatur oleh Per­aturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, itu yang jadi acuan dalam road map pemindahan ASN yang kami susun. Estimasi biaya pemindahannya, untuk skenario pertama atau terhadap 182.462 ASN sekitar 2,9 triliun rupiah, sedangkan skenario kedua bagi 118.513 ASN sebesar 1,8 triliun rupiah.

Adakah ASN lembaga mana yang diprioritaskan untuk dipindahkan?

Prioritas pemindahan ASN tentunya yang pertama adalah ASN yang bekerja di lembaga negara, seperti sekretariat lem­baga negara, alat negara, seperti Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, sekretariat lembaga negara, Setneg, Setkab, TNI, Polri, BIN, Kejagung.

Prioritas kedua, ASN dari kementerian yang nomenkla­turnya disebut dalam UUD, ruang lingkup, atau urusannya disebut dalam UUD, dan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi. Kemudian, pri­oritas ketiga, ASN dari lembaga pemerintah non kementerian dan dan lembaga nonstruktural. agus supriyatna/AR-3

LIHAT SUMBER DOWNLOAD BACA PLUS, ADA HADIAHNYA!

Komentar Teratas

Kunjungi app